Barisan Pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) membela sang kepala negara lantaran dianggap cawe-cawe urusan pilpres 2024. Mereka pun menyerang balik pihak yang mempermasalahkan campur tangan Jokowi dalam demokrasi lima tahunan.
Jokowi dianggap tidak salah mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi pemerintahan di Istana Merdeka, Jakarta, beberapa waktu lalu. PDIP menganggap, sangat melecehkan hati masyarakat jika Jokowi dianggap cawe-cawe di Pilpres 2024 karena mengumpulkan para ketua umum tersebut.
“Bertemu dengan Presiden Jokowi adalah sangatlah pantas, bahkan penting mengingat para ketua umum partai-partai tersebut saat ini menopang slot singapore gacor dan bekerja sama dengan Pemerintahan Presiden Jokowi dan KH Ma’ruf Amin,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah kepada wartawan, Minggu (7/5).
Barisan Pendukung Jokowi Lancarkan ‘Serangan Balik’ soal Cawe-Cawe Pemilu 2024
PDIP mempertanyakan kesalahan Presiden Jokowi mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi pemerintah. PDIP menegaskan, apabila para ketua umum partai menghendaki tatanan yang saat ini dibangun Presiden Jokowi, maka penting untuk dilanjutkan. Sehingga tak ada salahnya untuk didiskusikan.
PDIP mencontohkan sikap Jokowi menghargai putusan politik Partai NasDem yang memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Sementara, Partai NasDem sampai saat ini masih menjadi bagian dari partai koalisi pemerintahan Jokowi hingga 2024.
“Sebab Presiden Jokowi tahu Starlight Princess batasan demokrasi bahwa hak dan kewenangan partai politik mencalonkan calon presiden dan wakil presidennya masing masing,” tegasnya. Tak hanya itu, PPP menyinggung saat Jusuf Kalla menjadi wakil presiden namun juga menjabat sebagai tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf saat masih menjabat sebagai wapres tahun 2019.
“Pak JK tahun 2019 sebagai wapres sekaligus menjadi dewan penasihat TKN Jokowi-Ma’ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai cawe-cawe untuk penggantinya di posisi wapres?” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek kepada wartawan.
Dia pun menilai, pertemuan antara ketum parpol dan Jokowi hal wajar. Apalagi pertemuan di luar jam kerja dan tidak ada UU yang melanggar dinilai sah-sah saja.
“Pertemuan Presiden Jokowi dengan 6 parpol itu lebih banyak bicara masalah ekonomi, bonus demografi dan middle income trap dan Indonesia emas 2045. Kalau kemudian ada yang menyerempet isu politik hal itu tak bisa dihindari. Namanya saja pertemuan ketum parpol,” tegasnya.”Pertemuan itu digelar di malam hari, di luar jam kerja. Sejauh tidak ada UU yang dilanggar ya boleh-boleh saja,” imbuh dia.
Sementara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi santai sindiran Jusuf Kalla (JK), terkait tidak diundangnya Nasdem dalam pertemuan para ketua umum parpol anggota Koalisi Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta oleh Presiden Joko Widodo